Revitalisasi SD Negeri Badak Rp 424.594.654 Disorot: Pekerja Sebut Alat metrialnya lambat di Beli dan penerapan K3 pun ngga ada.
SERANG,— LIPUTAN86NEWS.COM || Program revitalisasi SD Negeri Badak di kampung karang Jetak desa gembor udik, kecamatan Cikande, kabupaten serang, yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp 424.594.654 menuai sorotan. Bukan terhadap tujuan pembangunan sekolahnya saja melainkan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dinilai perlu mendapat perhatian serius,bahkan matrial yang buat proyek pun lambat di belikan.pada 8/09/2026.
Sorotan tersebut mencuat setelah awak media, melakukan peninjauan dan berdialog langsung dengan sejumlah pekerja di lokasi kegiatan.
Dalam dialog tersebut, seorang pekerja yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyampaikan bahwa ketersediaan K3 dan bahkann bahan matrial pun lambat di beli dan di turunkan.
Informasi tersebut sontak memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perlengkapan keselamatan yang tersedia telah sebanding dengan jumlah pekerja dan risiko pekerjaan yang dilakukan di lokasi? Bahkan gimana pekerjaan pun mau selesai sesuai hari yang di tentukan.
Bukan Sekadar K3 aja, Ini Soal Perlindungan Nyawa dan ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan pun harus tepat dengan waktu yang sudah di tentukan.
Awak mediapun menegaskan, persoalan APD tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil dalam pekerjaan konstruksi.apa lagi sampai tersendat terkait matrial yang di butuhkan oleh pekerja.karna mereka mengejar target dengan waktu yang di tentukan.
" Kami tidak sedang mencari kesalahan. kami menjalankan fungsi kontrol sosial.ketika pekerja menyampaikan bahwa K3 yang tidak di pakai serta serta bahan metrial yang lambat di turunkan akan mengganggu keterlambatan pembangunan yang sudah ditentukan hari nya, tetapi hal ini perlu di klarifikasi. Serta keselamatan kerja bukan aksesori proyek,melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pekerjaan,"Tegas selamet.
Menurutnya, proyek revitalisasi sekolah harus memberikan contoh bahwa pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya mengejar hasil fisik, tetapi juga menjunjung tinggi keselamatan seluruh orang yang terlibat di dalamnya.
K3 yang tak di gunakan oleh pekerja juga mengganggu keselamatan mungkin terlihat sederhana. Namun bagi pekerja konstruksi, perlengkapan tersebut dapat menjadi bagian penting dari perlindungan terhadap risiko di lapangan.
Karena itu, yang dipersoalkan bukan semata-mata K3 aja tapi , melainkan bagaimana sistem penyediaan dan penggunaan APD diterapkan kepada seluruh pekerja sesuai kebutuhan pekerjaan dan tingkat risikonya.
Awak mediapun mendorong Klarifikasi Terbuka
Selamet meminta pihak pelaksana maupun penanggung jawab kegiatan memberikan penjelasan mengenai penerapan K3 pada proyek tersebut.
Beberapa hal yang menurut awak media patut diklarifikasi antara lain:
1. Berapa jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan revitalisasi?
2. Berapa jumlah APD yang disediakan untuk pekerja?
3. Apakah seluruh pekerja mendapatkan APD sesuai jenis pekerjaan dan risiko?
4. Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan K3 di lokasi?
5. Apakah terdapat prosedur keselamatan kerja yang wajib dipatuhi seluruh pekerja?
6. Bagaimana mekanisme penggunaan APD apabila jumlah perlengkapan terbatas?
Pertanyaan tersebut penting agar informasi yang berkembang di lapangan dapat memperoleh jawaban yang objektif dan berimbang.
APBN untuk Pendidikan, K3 Jangan Terpinggirkan
Program revitalisasi satuan pendidikan pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak, aman, dan berkualitas bagi peserta didik.
Namun, menurut selamet, semangat tersebut harus dimulai sejak proses pembangunannya.
"Kita ingin nantinya anak - anak belajar di sekolah yang aman dan nyaman.tetapi kita juga harus memastikan orang yang membangun sekolah tersebut bekerja dalam kondisi yang aman.jangan sampai sekolah nya di bangun untuk keselamatan anak , tetapi keselamatan pekerjanya justru terabaikan,"ujarnya
Ia menambahkan,awak media tetap menghormati prinsip praduga tidak bersalah dan tidak ingin membuat vonis berdasarkan satu keterangan atau dokumentasi semata.
“Kami membuka ruang klarifikasi. Kalau memang APD tersedia sesuai kebutuhan dan pekerja memiliki perlindungan yang memadai, silakan dijelaskan. Kalau ada kekurangan, segera benahi. Tujuan kami bukan menghentikan pembangunan, tetapi memastikan pembangunan berjalan dengan benar,” kata selamet.
Proyek Harus Berjalan, Keselamatan Jangan Dikorbankan
Sorotan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan proyek pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari berapa persen bangunan telah berdiri.
Ada dimensi lain yang sama pentingnya: mutu pekerjaan, transparansi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.
Sebab, di balik angka Rp424.594.654, terdapat tanggung jawab publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Proyek boleh mengejar target. Revitalisasi harus terus berjalan. Tetapi keselamatan pekerja tidak boleh menunggu sampai kecelakaan terjadi.
SELAMET: “JANGAN SAMPAI KESELAMATAN MENJADI BIAYA YANG BARU DIINGAT SETELAH ADA KORBAN.”
Awak media pun menegaskan akan terus mengawal informasi mengenai pelaksanaan proyek tersebut secara proporsional, kritis, dan berimbang—demi memastikan program pembangunan pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan keselamatan manusia.
(Enday)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar